oleh

Bhabinkamtibmas Polsek Mengkendek Sosialisasi Tentang Sengketa Tanah, Hindari Terjadinya Penyerobotan Tanah

PANGKEP, Coronginformasi.com – Dengan menyikapi fenomena banyaknya warga yang mulai melakukan kapling tanah atau klaim lokasi tanah di sekitar Bandara Buntu kuni’, Bhabinkamtibmas Polsek Mengkendek Polres Tana Toraja Brigpol Markus Nopin lakukan sosialisasi tentang sengketa tanah dan sistem pendaftaran tanah berdasarkan PP No 24 thn 1997 tentang pendaftaran tanah di kantor Lembang Simbuang Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja pada Sabtu (08/02/2020).

Dalam sosialisasi tersebut Bhabinkamtibmas Brigadir Nopin Markus menjelaskan tentang aturan atau pelanggaran tentang masuk dalam lokasi tanpa ijin yang sah dari pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP tentang penyerobotan dan juga memberikan sosialisasi tentang PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

“Sosialisasi ini kami lakukan karena belakangan kami melihat banyaknya oknum-oknum yang mulai melakukan kapling atau mengklaim tanah di sekitar lokasi Bandara Buntu Kuni’, sementara tidak jelas kepemilikan mereka terhadap tanah tersebut, kami khawatir perbuatan tersebut dapat berakibat pada terjadinya sengketa tanah, bahkan bisa berpotensi mengakibatkan konflik sosial,” Ungkap Markus Nopin.

Lanjutnya lagi, agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat, secara khusus di sekitar lokasi proyek Bandara Buntu Kuni’ yang sementara berjalan, dipandang perlu secara dini Bhabinkamtibmas sampaikan kepada warga perihal tindak pidana yang terjadi jika ada warga yang coba mengklaim tanah yang bukan miliknya.

Kapolsek Mengkendek AKP Marthen Muni yang juga dihubungi melalui sambungan selulernya membenarkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh personilnya, bahkan perwira Polisi berpangkat AKP ini juga angkat bicara.

“Beberapa Tokoh Masyarakat mengklaim lokasi di sekitar Bandara Buntu Kuni’ adalah lokasi Tongkonan, namun tetap saja masyarakat secara pribadi tetap masuk kedalam lokasi dengan membuat kapling tanpa ijin dari rumpun keluarga Tongkonan, akibatnya mulai terjadi silang sengketa antara keluarga Tongkonan dan pihak-pihak yang memiliki alasan telah memiliki SPPT dan sertifikat,” Ungkap Marthen Muni.

Dengan melihat fenomena ini, AKP Marthen Muni menghimbau kepada warga untuk menghindari terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah, karena itu dapat menyusahkan warga sendiri jika tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum. [Amal]

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA BERITA LAINNYA :