oleh

Demonstran Sambangi Polda Sulsel di Perayaan Hut Bayangkara

Coronginformasi.com — Sejumlah mahasiswa dan Masyarakat korban pengrusakan dan penyerobotan lahan di kelurahan Daya mendatangi polda sulawesi selatan dan pengadilan negeri makassar, mereka mempertanyakan proses hukum terhadap pelaku pengrusakan dan penyerobotan yg telah dilaporkan sejak tahun 2014 silam.

Menurut Rahmat, koordinator aksi. Massa meminta polda untuk melakukan gelar perkara ulang terhadap pelaporan tersebut dan sekaligus memberikan sanksi kepada penyidik yang diduga telah bermain dalam proses penanganan perkara.

Secara terpisah kuasa hukum RUSLAN, SH,M.Si. menyampaikan bahwa perkara tersebut bermula dari adanya eksekusi terhadap putusan no.52 tahun 2011, yang pada intinya memerintahkan kepada jurusita untuk melaksanakan eksekusi terhadap tanah seluas 1,500 m2 yang terletak di km.16. Namun pada pelaksanaannya jurusita Pengadilan Negeri Makassar melakukan eksekusi pada lokasi yang terletak di KM.14, yang kemudian oleh pihak penggugat H
Haniah Nasrun melalui orang suruhannya bernama Dg.sese dan kawan kawannya menghancurkan 9 unit rumah, dan menguasai 10.000m2 dengan cara membuat tembok beton keliling.

Proses penanganan kasus berjalan dengan timpang, dimana pihak pelapor mendapatkan sp2hp a2 pada tahun 2018, dengan kesimpulan bahwa, perkara tidak bisa ditingkatkan lebih lanjut dengan pertimbangan bahwa terlapor hanya melaksanakan eksekusi lanjutan, bahwa terlapor memiliki sertifikat di km.16.

Bahwa secara hukum putusan 52/2019 itu hanya seluas 1.500m2 tetapi faktanya dirobohkan 9 rumah dan dikuasai 10.000m2, ini secara nyata dan jelas unsur pengrusakan dan penyerobotan terpenuhi, karena 9 rumah tersebut tidak berdiri diatas lahan 1.500m2 seperti yg tertuang dalam putusan, kuncinya.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, pada lokasi yang dimaksud berdiri tembok keliling yang didalamnya terdapat rumah keluarga dg.gassing. dan oleh sainal lonard melalui orang suruhannya bernama salmon, pada hari kamis, tanggal, 27 juni tahun 2019 kembali membuat pagar yang menutup akses jalan keluar-masuk dg.gassing dan keluarganya, padahal gugatan pengosongan oleh zainal lonard dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri makassar pada tahun 2019.

Ismail, SH, MH. Menambahkan praktek seperti inilah yang membuat masyarakat miskin menjadi tertindas dan kehilangan haknya, padahal nyatanya nomor persil yang digunakan pada sertifikat yg dijadikan alas hak oleh zainal lonard, dinyatakan dalam surat keterangan lurah daya no.persil tersebut tidak/belum di temukan pada daftar nomor persil yang ada di kelurahan daya.

Pihak polda sulsel yang menerima aspirasi tersebut menyampaikan akan segera melakukan gelar perkara ulang untuk menelaah proses terhadap laporan tersebut dan berjanji akan memberikan sanksi kepada penyidik jika terbukti “bermain”.

Ditempat terpisah aspirasi di depan PN Makassar, diterima oleh humas pengadilan negeri makassar, dan berjanji akan mempelajari berkas eksekusi yang dimaksud berikut luas dan tempat seharusnya eksekusi dilaksanakan. Jika terbukti jurusita melakukan kesalahan maka tentunya ada sanksi yang harus diberikan, karena ini menyangkut hak hidup dan kepemilikan masyarakat miskin, pengadilan tidak ingin di cap sebagai tempat mencari keadilan hanya bagi orang-orang yang berduit saja.

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA BERITA LAINNYA :