oleh

Diprotes LSM, Pengungsi Imigran “Diseret” di RDP DPRD Sulsel

-News-18 views

MAKASSAR, coronginformasi.com — Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengungsi imigran gelap, Jum’at (9/8/19) berlangsung di ruang rapat Komisi A Lt. 3 G. Tower Jl Urip Sumoharjo.

Dalam RDP tersebut dihadirkan Perwakilan UNHCR, Yance, Kasi Inteldak Kantor Imigrasi Klas 1 Makassar, Syuaib, Perwakilan Gubernur Sulsel, Mustari Soba, Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel, Erwin beserta Kabidnya Ansyar, koalisi LSM Diantaranya LSM PERAK Sulsel dan LMR-RI serta Anggota DPRD Provinsi Sulsel diantaranya Haedar Majid dan Sri Rahmi selaku pimpinan rapat.

Menurut Perwakilan UNHCR, Yance menjelaskan jika rumah penampungan (Community House) para pengungsi imigran ada 26 yang tersebar di Kota Makassar. Pengungsi yang terdata sebanyak 1.841 tersebut diantaranya berasal dari Rohingya Myanmar, Afganistan dan Somalia.

“Kami bahkan hampir tiap hari turun memantau mereka sedangkan biaya hidup dan tempat tinggal mereka anggarannya ditanggung IOM,” ungkap Yance.

Sementara dari Kasi Inteldak Kantor Imigrasi Klas 1 Makassar, Syuaib mengatakan pihaknya sudah melakukan kontroling dan membuat Tim PORA (Pengawasan Orang Asing). Ia juga mengungkapkan jika sudah ada dua imigran yang sudah disidangkan.

“Pemprov, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Pariwisata dan Dinas Ketenagakerjaan kami libatkan di Tim PORA. Kami juga sekarang sedang mengejar imigran yang datang kesini bekerja misalnya SPG padahal di dokumen tujuannya kesini untuk berwisata. Ini pasti kami tindaki,” katanya.

Saragih yang mendampingi Syuaib juga menyampaikan, ada yang lebih tepat berbicara kalau masalah imigran pengungsi yakni pihak rumah detensi migrasi (Rudenim).

“Kalau berbicara soal penanganannya lebih tepatnya yang harus diundang adalah pihak Rudenim di Bollangi, mereka lebih tahu,” ucap Saragih.

Sedangkan dari Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel juga menyampaikan, kekhawatiran jika para pengungsi bisa saja disusupi aliran atau paham radikal.

“Jadi selain faktor kecemburuan sosial warga lokal dimana para pengungsi ini ditanggung anggarannya oleh IOM, kami juga mewaspadai adanya pengungsi yang membawa aliran atau paham yang dilarang di negara kita. Tapi sejauh ini Alhamdulillah belum ada laporan terkait itu,” terangnya.

Kepala Badan Khusus Waspamops Lembaga Missi Recleassering Republik Indonesia (LMR RI) Sulsel, Andi Unru, S.H memprotes keras dimana menurut hasil investigasinya, pengungsi ini diduga melakukan pelanggaran hukum dan norma-norma yang ada di Kota Makassar.

“Kami menduga pengungsi ini membawa dampak buruk seperti seks menyimpang dan lain sebagainya yang melanggar peraturan,” ungkapnya.

Andi Unru juga meminta ada transparansi sumber dan penggunaan anggaran untuk para pengungsi tersebut.

Dalam rapat tersebut, Ketua LSM PERAK Sulsel, Adiarsa MJ juga mendesak pihak DPRD Sulsel untuk memanggil pihak IOM dan Rudenim di rapat berikutnya untuk transparansi anggaran dan penanganannya.

Adiarsa juga mengkritisi sikap dari para imigran pengungsi pada saat ditemui di lapangan. Pasalnya menurut penulusuran dan investigasinya, para pengungsi tidak sama sekali memperlihatkan psikologi berasal dari negara konflik atau perang.

“Mereka ini happy-happy aja, malah seperti kita yang numpang di negara ini kalau ketemu. Jadi kami mencurigai jangan sampai ini hanya motif mereka untuk meninggalkan negaranya,” tegas Adiarsa.

(Ocak Mustel)

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA BERITA LAINNYA :