oleh

GCW Endus Indikasi Korupsi proyek Dinas PUPR Kab.Takalar

Makassar- Coronginformasi.com–Kegiatan pekerjaan Peningkatan Bendung & Jaringan Irigasi DI Katonokang Kab. Takalar menjadi sorotan LSM Global Corruption Watch ( GCW). Proyek yang menelan anggaran 1,8 Miliar saat ini pengawalan dan monitoring LSM GCW. diduga sarat penyimpangan & terindikasi korupsi.

Berdasarkan hasil investigasi LSM GCW serta pulbaket, Kegiatan dimaksud adalah proyek pekerjaan Peningkatan Bendung & Jaringan Irigasi D.I Katonokang Kab.Takalar Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Takalar APBD Tahun Anggaran 2018. Kontraktor Pelaksana CV. Sri Bintang Griyatama Group. Nilai Kontrak Rp. 1.898.371.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Masa Kontrak 150 HK. Sumber Anggaran DAK Tahun 2018. Bidang yang mengelola adalah Sumber Daya Air.

Saprianto Direktur LSM GCW yang dikonfirmasi oleh awak media melalui telepon selulernya mengutarakan ” kami telah meminta klarifikasi Kadis serta PPK Dinas PUPR Kab.Takalar melalui surat namun belum ada tanggapan dan jawaban. Lanjutnya ” proyek tersebut diduga sarat penyimpangan dan terindikasi korupsi”

Dari hasil pemantauan tim investigasi kami dan beberapa sumber (pulbaket) ,
proyek tersebut diduga kuat menyalahi bestek dan juknis sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan RAB.

Menurut Anto, ” Berdasarkan kontrak, diduga panjang irigasi berkisar 500 M namun fakta dilapangan yang dikerjakan hanya sepanjang berkisar 400 M.

Sehingga disinyalir kontraktor pelaksana mengurangi volume pekerjaan untuk memperoleh keuntungan yang besar sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

Saluran irigasi diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai kontrak, dimana fakta dilapangan tidak dilakukan pengecoran alas dan atau dasar saluran irigasi, hal tersebut dapat mengurangi kualitas saluran,disisi lain saluran tidak dapat bertahan lama karena jika terjadi kikisan air yang terus menerus maka saluran tersebut akan ambruk atau rubuh.

Lanjut Anto demikian disapa ” Pada Pekerjaan Tanggul diduga dikerjakan asal-asalan, tidak sesuai juknis, pada sisi luar tanggul tidak timbun dan tidak diplester sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan daya tahan tanggul.

Kadis, PPK/PPTK sebagai penanggujawab proyek diduga lalai dan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pekerjaan.

Terkait apa yang menjadi temuan tersebut, tim kami akan menfollow up dengan merampungkan data-data selanjutnya akan merilis surat pelaporan ke pihak APH (Aparat Penegak Hukum). Ini merupakan komitmen kami dalam melakukan dan melaksanakan fungsi kontrol untuk mewujudkan proses pembangunan yang transparan, jujur dan bebas KKN ” tutup Anto.

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA BERITA LAINNYA :