oleh

GCW Siap Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Bendung Dinas PUPR Gowa

-HUKUM-41 views

GOWA, coronginformasi.com — Kegiatan proyek Rehabilitasi saluran irigasi dan Bendung Dinas PUPR Kab. Gowa diduga sarat penyimpangan dan terindikasi korupsi menjadi sorotan LSM GCW (Global Gorruption Watch). Proyek tersebut menelan anggaran 1,3 Miliar yang bersumber dari APBD Tahun 2018, yang dikerjakan oleh CV. The Rachmat Sinergy.

Proyek yang berlokasi di Pakkulompo Kecamatan Parangloe Kab Gowa diduga dikerjakan asal- asalan dan tidak memberikan asas manfaat kepada petani, karena sudah mengalami kerusakan dan bahkan proyek tersebut disubkon oleh kontraktor pelaksana ke pihak kepala Dusun Borisallo.

Berdasarkan hasil investigasi DPP GCW dengan Anggaran miliaran rupiah untuk merehabilitasi irigasi dan bendung dianggap tidak wajar dan tidak rasional dengan hasil dan progres volume pekerjaan dilapangan, hanya beberapa titik yg diperbaiki dengan menambal seadanya.
Baik sisi bidang saluran irigasi termasuk sayap bendung sisi sebelah kanan dengan diameter berkisar 10 meter dan tinggi kurang lebih 1 meter. Kami duga proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai Juknis, serta menyalahi RAB sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Ketua GCW Saprianto yang dikonfirmasi oleh media disebuah warkop dibilangan Boulevard mengatakan ” Beberapa hari lalu kami telah melayangkan surat klarifikasi ke pihak dinas PUPR Kab.Gowa terkait proyek tersebut namun belum ada balasan, dan saat kami mencoba mengkonfirmasi Kepala Bidang OP Dinas PUPR Gowa Baso Baru via telpon dan dari keterangan beliau menyatakan bahwa yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut adalah ibu Wahnida sebagai PPK OP . Setelah dikonfirmasi namun PPK tidak dapat memberikan klarifikasi saat dihubungi melalui telpon selulernya. Kami menduga upaya perbaikan dilakukan oleh pihak PUPR saat menjadi temuan oleh lembaga kontrol dalam hal LSM GCW, tentu ini sangat disayangkan karena terkesan ada pembiaran dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR Kab.Gowa sehingga kualitas pekerjaan diragukan termasuk asas manfaat bagi masyarakat petani tutur Saprianto ”

Lebih Lanjut Anto mengatakan “proses follow up surat pelaporan ke pihak APH (Aparat Penegak Hukum) segera kami lakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol lembaga kami demi terciptanya proses pembangunan yang jujur,transparan dan bebas KKN.
Selanjutnya pelaporan tersebut kami akan kawal dan mendorong pihak APH untuk menindaklanjutinya dengan melakukan pemanggilan kepada semua pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Saluran Irigasi dan Bendung di Pakkulompo Parangloe Kab.Gowa tersebut,” tutup Anto.

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA BERITA LAINNYA :