oleh

JAS : “Sidang Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Adalah Hak Konstitusional Lembaga Legislatif…!”

 

Coronginformasi.com — Jakarta — Demikian Pernyataan Jaringan Aktifis Sulawesi (JAS) tentang Pansus Hak Angket DPRD Sulsel yang mana telah melalui proses cukup panjang dan terbukti dengan dihadirkannya beberapa saksi-saksi terkait lima indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Instrument Hak Angket
merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
diberikan oleh
UUD1945 pasal 20A ayat (2) amandemen kedua UUD 1945.

Proses sidang Pansus Hak Angket DPRD Sulsel perlu mendapat perhatian khusus
masyarakat Sulsel agar prosedural tersebut berjalan dengan asas keadilan tanpa
pandang bulu, Sidang Pansus Hak Angket sudah memasuki tahap pemanggilan Gubernur
Sulsel sebagai saksi dalam sidang Pansus Hak Angket hanya saja Nurdin Abdullah
berhalangan hadir dengan alasan ada agenda lain.

Menurut Akbar Busthami Ketua Jaringan Aktivis Sulawesi (JAS), ketidakhadiran Gubernur Sulsel adalah sebuah tindakan yang telah melecehkan lembaga terhormat DPRD Sulsel dan tidak menghargai amanah dan kepercayaan masyarakat Sulsel yang telah menaruh harapan besar terhadap
keberhasilan Sulsel kedepan.

“Hasil rekomendasi pansus Hak Angket DPRD Sulsel merupakan suatu kebijakan positif
kearah keberhasilan Sulsel kedepan sehingga dibutuhkan sikap yang serius bagi semua
pihak dan terpenting sidang Pansus Hak Angket bersifat TERBUKA agar masyarakat
Sulsel mengetahui proses tersebut dan tidak ada indikasi permainan politik transaksional
dalam pengambilan keputusan tersebut, disinilah masyarakat Sulsel kembali Menguji
independensi anggota Pansus Hak Angket dan juga jika hasil rekomendasi tersebut
mengarah ke tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka harus ditindaklanjuti
oleh Lembaga Yudikatif,” tutur Akbar yang juga alumni Universitas Muslim Indonesia.

Jaringan Aktivis Sulawesi pun terus mengawal dan memantau sidang Pansus Hak
Angket itu terbukti dengan masuknya laporan kami ke Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan juga ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait
aliran dana yang mencurigakan ke beberapa rekening pejabat Pemprov Sulsel dan indikasi korupsi terhadap istri orang nomor satu di Sulsel.

Oleh sebab itu Jaringan Aktivis Sulawesi mendesak kepada Panitia Pansus Hak Angket untuk melakukan Sidang Terbuka pada saat pemeriksaan saksi agar proses tersebut
transparan dan media dapat meliput secara langsung pungkas Akbar dalam siaran persnya Jumat, (26/07/2019) di Jakarta. (fri)

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA BERITA LAINNYA :