oleh

LSM LANTIK : PENGADAAN IPAL 19 PUSKESMAS DIDUGA MARKUP & BELUM KANTONGI IZIN

CORONG INFORMASI.COM, MAKASSAR- Proyek Pengadaan IPAL 19 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Makassar yang berasal dari DAK Prioritas Kota Makassar Tahun 2018 dengan Total Pagu Rp. 9.913.250.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Pulih Ribu Rupiah) diduga Markup dan belum miliki izin

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2011 bahwa Puskesmas yang ada sekarang harus mampu memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kesehatan masyarakat sebagai salah satu syarat dalam mengajukan ijin operasional untuk menjadi sebuah Puskesmas, maka harus melengkapi Dokumen Lingkungan Hidup (UKL UPL) yang berfungsi sebagai acuan/alat kontrol bagi pemerintah dan bahan pelaporan bagi pemrakarsa kepada pemerintah, sesuai hasil Pantauan dan Informasi Tim Investigasi LSM Lantik dilapangan secara keseluruhan terkait pembangunan IPAL di 19 Puskesmas Kota Makassar diduga belum melengkapi Dokumen Lingkungan Hidup (UKL UPL) sesuai yang diamanahkan Permenkes.

Dampaknya, akibat dari pembuangan limbah dapat secara langsung
menyebarkan virus yang mengganggu kesehatan masyarakat, lebih jauh
dipaparkannya fungsi dan kegunaan IPAL ini sangat penting dalam
pengelolaan air limbah yang dihasilkan Puskesmas terhadap potensi
pencemaran sangat tinggi, karena mengandung senyawa organik yang cukup tinggi serta senyawa kimia mikro organisme patogen. Menurut Yoga,
“Harusnya dibangun secara serius tanpa melanggar aturan perundang-
undangan, dan nantinya juga harus dikelolah dengan baik agar tidak
bermasalah terhadap lingkungan sesuai amanat Permenkes,” ucap Yhoka
Mayapada (Aktivis Senior LSM DPP-LANTIK).

Dikonfirmasi diruang kerja, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga
Aliansi Anti Korupsi (DPP-LANTIK) menegaskan bahwa per tanggal 5 April
2019 pihaknya telah melayangkan surat secara resmi dengan perihal
Dugaan Penggelembungan Anggaran (Markup) yang diperuntukkan kepada
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar (DR. HJ. A. NAISYAH T. AZIKIN
M.KES).

Dewan Pengawas DPP-LANTIK (Abdullah), kepada Media, Senin (08/4)
mengungkapkan, “Proyek itu dinilai kurang tepat, karena bertentangan dengan
aturan perundang-undangan,” pengadaan IPAL milik Dinkes Kota Makassar di
sembilan belas unit Puskesmas diduga terjadi penggelembungan anggaran
(Markup) dengan menggelondorkan anggaran mencapai Rp 9 miliar.Panitia Lelang bersama Pengguna Anggaran (PA) mengkondisikan pemenang
lelang kepada Kontraktor Pelaksana untuk mendapatkan keuntungan sepihak
dari kegiatan IPAL yang manfaatnya tidak skala perioritas dan mubazir.
“Karena ada dugaan markup sebaiknya pihak penegak hukum segera
menyikapinya,” harapnya.

Proyek pemerintah itu diduga keras tidak dilengkapi rekomendasi UKL-UPL
tentang lingkungan hidup yang sepatutnya pemerintah sendiri harus menjadi
contoh publik tentang ketaatan peraturan dan perundang-undangan.

“Saya sangat menyayangkan kegiatan itu, karena hanya untuk kepentingan
sesaat bukan untuk kepentingan umum mensejahterakan masyarakat,” sesal
Yhoka.

Yhoka juga mengatakan, pengadaan IPAL dengan pagu Rp.
9.913.250.000 dan HPS Rp. . 9.291.282.217 dilelang setelah persetujuan PA
yang menurutnya segala administrasi perencanaan sudah lengkap termasuk
rekomendasi UKL-UPL hingga prinsip azas manfaat skala perioritas.
Terkait Dugaan Markup Pengadaan IPAL 19 Puskesmas Dinas Kesehatan
Kota Makassar, ” kami berencana akan melakukan Aksi Unjuk Rasa yang
dihadiri oleh beberapa Aliansi LSM, ORMAS dan Aliansi Mahasiswa yang
didampingi langsung Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Anti
Korupsi (DPP-LANTIK), yang kemudian diawali di depan Kantor Balaikota
Makassar, Inspektorat Kota Makassar .
Tak hanya itu, rencananya aksi berlanjut ke DPRD Kota Makassar, kemudian
akan djadwalkan Rapat Dengar Pendapat atau Hearing, terkait surat yang telah
dilayangkan oleh DPP-LANTIK tertanggal 05 April 2019 yang hingga saat ini
belum ada tindak lanjut dari para Pihak yang ditembuskan, tutup Yhoka

(**)

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA BERITA LAINNYA :