oleh

Terungkap Bagi-Bagi Proyek, PERAK : Penegak Hukum Harus Proses Keluarga Gubernur Sulsel

Makassar, Coronginformasi.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) Sulawesi Selatan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Polda Sulsel segera bertindak cepat dengan adanya informasi awal terkait adanya bagi-bagi proyek di lingkungan Pemprov Sulsel.

Hal ini diungkapkan, Ketua LSM PERAK Sulsel, Adiarsa MJ, dimana pada rapat panitia hak angket, Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sulsel, Jumras membeberkan permufakatan jahat tersebut.

“Apalagi yang ditunggu para penegak hukum, ini sudah ditahu publik dan anda belum bergerak, harusnya sudah bisa dimulai penyelidikan. Apalagi ini disaksikan Lembaga DPRD,” tegas Adiarsa, Rabu (10/7/19)

Adiarsa juga meminta segera Panitia Hak Angket di DPRD Sulsel segera merekomendasikan ke penegak hukum agar hasilnya segera ditindak lanjuti.

“Cepatmaki Pak Dewan, supaya segera diproses dan ditahu status hukumnya ini orang-orang yang disebutkan. Kalau pernyataan Pak Jumras benar, jelas ini kongkalikong dan permufakatan jahat yang menyebabkan kerugian negara,” tantangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dilansir dari beberapa media. Dalam sesi rapat tertutup Panitia Hak Angket dengan mantan Kepala Bina Marga dan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras, mengungkapkan selama 7 bulan Jumras menjabat, telah memberi 17 paket proyek kekerabat Nurdin Abdullah.

Beberapa Anggota Panitia Hak Angket yang enggan disebutkan namanya, menyatakan Jumras blak-blakan alias membuka semua apa yg dialaminya sebagai pejabat dibawa kepemimpinan Nurdin Abdullah.

“Salah satunya, tentang diri Jumras yang menjabat Kadis Bina Marga selama 7 bulan, dia sudah memberikan 17 paket proyek penunjukan langsung ke keluarga Nurdin Abdullah,” kata Anggota Panitia Hak Angket DPRD Sulsel yang meminta namanya tidak disebutkan.

Ketika dimintai rincian 17 paket proyek untuk keluarga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Anggota DPRD Sulsel yang namanya cukup akrab di Publik Sulsel ini, menrincikan penjelasan Jumras di sesi rapat tertutup Hak Angket DPRD Sulsel itu.

17 Paket Proyek Penunjukan Langsung (PL) itu, 5 Paket PL untuk anak mantu Nurdin Abdullah yang bernama Mirza, 5 Paket Pl untuk Taufik Fachruddin adik ipar Nurdin Abdullah, dan 7 Paket Pl untuk 2 adik Nurdin Abdullah yg bernama Mega dan Rilman.

“Catatan Pak Jumras jelas sekali kapan mereka minta, dan apa nama paket Pl itu,” tambah Anggota DPRD Sulsel yang sangat berharap keluarga Nurdin Abdulllah itu dipanggil oleh Panitia Hak Angket.

Ketika cerita salah satu Anggota Panitia Hak Angket kepada Kadir Halid Ketua Panitia Hak Angket, Kadir Halid membenarkan cerita itu.

“Kasian Pak Jumras, dia tertekan karena yang minta proyek keluarga dekat Gubernur, dan mereka mendesak dikasi yg di anggaran berjalan 2018 lalu,” kata Kadir Halid seraya berharap semua yg diundang panitia Hak Angket agar berbicara jujur, karena mereka dibawa sumpah.

Menurut Kadir, dari keterangan Jumras, Panitia Hak Angket bisa mendalami banyak hal. Dan akan dikawinkan dengan keterangan orang-orang yg akan diundang nantinya.

“Data yg kami temukan banyak, sehingga banyak yg perlu dikonfirmasi kebenarannya pada orang-orang yg akan kami undang,” kata Kadir sembari mengingat yg mangkir dari undangan Panitia Hak Angket, dipastilan akan dipanggil paksa.

Kadir menambahkan Kalau Jumras berupaya disuap oleh 2 pengusaha yg datang minta 3 proyek infrastruktur jalan di Sulsel.

“Anggu meminta Pak Jumras ke mobilnya Anggu untuk ambil uang yg sudah disiapkan di mobil iti, sebanyak 200 Juta rupiah,” kata Kadir seraya menambahkan kalau Jumras menolak mengambil uang 200 juta itu.

(*)

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA BERITA LAINNYA :